Pemerintah-elektronik atau e-government adalah kosa kata yang sudah mulai biasa kita dengar di kehidupan sehari-hari. Namun apakah ianya gerangan? Electronic government atau e-government adalah pemanfaatan teknologi informatika yang berbasis komputer dan juga ilmu komunikasi modern, untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan dan keikutsertaan warga dalam fungsi dan juga penyelenggaraan pemerintahan.
E-government meruapakan salah satu anak cabang dari kemajuan teknologi saat ini. Seperti yang bisa kita rasakan, urusan administrasi seperti layanan pajak, KTP dan sebagainya sudah serba elektronik.
Dibawah ini akan kita bahas beberapa poin penting dan menarik, yang bisa kita pelajari lebih lanjut tentang e-government.
Pengertian E-government
E-government adalah suatu konsep pemerintahan yang menekankan pada penggunaan teknologi informatika dan komunikasi, dimana tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan dan juga kenyamanan pada publik untuk mengakses informasi tertentu.
E-government sendiri diyakini lahir di Amerika Serikat pada periode presidensi Bill Clinton di penghujung tahun 1999. Namun demikian, pencetus utamanya adalah Al Gore yang menjabat wakil presiden kala itu.
Di masa itu, Al Gore menerbitkan memo eksekutif (setara instruksi presiden di Indonesia) kepada jajaran pemerintahannya untuk lebih memanfaatkan teknologi internet, khususnya website.
Jenis E-government
Pada masa sekarang, ditilik dari jenisnya, e-government setidaknya memiliki empat jenis:
1. G2C – Government to Citizen
Ini adalah esensi awal penciptaan e-government, dimana warga bisa mengakses hal-hal atau informasi umum yang memang menjadi hak warga, dengan menggunakan teknologi bebas kertas. Contoh: Aplikasi Peduli Lindungi dan Aplikasi BPJS.
2. G2B – Government to Business
G2B adalah tindak lanjut dari poin pertama, dimana badan usaha atau kelompok masyarakat yang mendapatkan akses untuk “bertanya” kepada pemerintah. Contoh: Pengecekan AHU online dan ProMISE dari Bank BNI.
3. G2E – Government to Employee
Untuk poin ini, tujuannya lebih spesifik, yakni para Pegawai Negeri Sipil ataupun calon PNS. Contoh: CPNS Online dan sscasn.bkn.go.id.
4. G2G – Government to Government
Disini adalah saat antara lembaga pemerintah berbagi data atau info mengenai hal-hal yang sebagian besar menjadi rahasia negara. Contoh: Aplikasi Cegah dan Tangkal yang bisa diakses oleh Kepolisian, Kejaksaan dan tentu saja Imigrasi.
Tujuan E-government
Diluar efisiensi, setidaknya ada enam tujuan utama, baik itu jangka pendek ataupun jangka menengah> ini juga alasan mengapa e-government harus diterapkan dan kian ditingkatkan dari waktu ke waktu.
Tujuan jangka pendeknya adalah:
- Menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan juga kompetitif.
- Memindahkan antrian warga secara fisik ke antrian online.
- Memperkuat semangat tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Sedangkan tujuan jangka menengah panjangnya adalah:
- Menggandakan produktivitas para penyelenggara negara.
- Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.
- Menghemat anggaran negara dan jiga menjaga kelestarian lingkungan dengan meminimalisir penggunaan dokumen fisik berupa kertas, tinta dan lain sebagainya.
Kelebihan dan Kekurangan E-government
Apapun pilihan yang kita pilih dalam kehidupan pasti terdiri dari kelebihan dan kekurangannya. Dan ini juga berlaku pada implementasi e-government. Berikut adalah kelebihan-kelebihan yang timbul dari penerapan e-government:
- Menghemat waktu, tenaga dan biaya bagi warga.
- Meningkatkan kepuasan warga dalam berhubungan langsung dengan pemerintahannya (praktek tanpa calo).
- Mencerdaskan kehidupan bangsa karena “memaksa” warganya untuk melek teknologi.
- Menciptakan banyak bisnis dan peluang usaha yang baru.
- Efisiensi pemrosesan dan penyimpanan data oleh lembaga pemerintahan itu sendiri.
- Kemudahan dalam berbagi data atau informasi antar lembaga.
- Dapat meningkatkan dukungan warga ke pemerintahannya karena telah dianggap menjalankan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
- Meningkatkan peran serta publik dalam pembangunan yang berujung pada naiknya kepercayaan publik.
Sedangkan kekurangannya, setidaknya di Indonesia, yang mungkin muncul antara lain:
- Kemampuan publik yang tidak merata dalam literasi internet.
- Maraknya kejahatan siber seperti pencurian dan kebocoran data.
- Kekhawatiran akan pemantauan konstan dari pemerintah kepada rakyatnya dengan dalih teknologi.
- Kemungkinan adanya oknum yang menyalahgunakan informasi publik yang dimiliki oleh pemerintah.
- Membutuhkan biaya yang amat sangat besar dalam membangun dan memelihara infrastruktur IT yang merata sampai ke pelosok.
Tantangan E-Government
Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada, tetap ada tantangan yang mesti dihadapi dalam penerapan e-government di masa mendatang yang harus diselesaikan. Itu karena e-government layaknya e-commerce atau e-business adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat dalam beberapa waktu kedepan.
Berikut adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi di waktu mendatang:
1. Sumber Pembiayaan
Pembangunan infrastruktur berbasis IT memang dikenal membutuhkan biaya yang lumayan besar baik diawal, ataupun saat pemeliharaannya. Oleh karena itu, beberapa opsi yang bisa diambil adalah:
- Membangun e-government dalam skala kecil tapi bisa menjangkau masyarakat luas untuk memicu sektor dunia usaha menciptakan layanan serupa.
- Menerbitkan surat utang dengan bunga sangat ringan ke negara maju, dengan menjanjikan keterbukaan informasi publik yang lebih luas di masa mendatang.
- Menerapkan sistem BOT (Build-Operate- Transfer) ke setiap proyek IT, dengan maksud merangsang sektor swasta untuk membangun dan mengoperasikan layanan e-government sebelum menyerahkan kembali ke pemerintah saat segalanya telah rampung. Dengan metode ini, biaya investasi awal yang sangat besar bisa ditekan karena bekerjasama dengan pihak swasta saat tahapan awal.
2. Membangun Kepercayaan Publik
Masyarakat awan tidak akan serta merta menggunakan layanan e-government karena masalah gaptek, kesulitan akses, ketiadaan pelatihan dalam memakai layanan e-government dan kekhawatiran akan keamanan data. Namun hal ini dapat dilakukan dengan membawa layanan e-government ke sendi kehidupan masyarakat yang paling umum dengan maksud menumbuhkan kesadaran untuk memakai layanan tersebut.
Selain itu menjadikan warga sebagai pusat pelayanan adalah salah satu semangat yang bisa dipakai untuk meningkatkan kepercayaan publik.
3. Masalah Keamanan Privasi
Jalan keluar yang bisa ditempuh adalah:
- Menerbitkan aturan baku dan tegas kepada siapa saja yang mempermainkan atau menyalahgunakan informasi sensitif. Khusus di Indonesia, pemerintah telah memikiki perangkat hukum berupa UU ITE yang bisa menjerat siapa saja yang menyalahgunakan informasi publik.
- Adanya badan khusus seperti Unit kejagatan siber (cyber) untuk menangkal hal-hal seperti ini.
- Mengadakan sayembara berkala kepada publik unuk menguji keamanan dari sistem e-governement yang ada.
- Durasi Pencapaian
Publik biasanya sangat mudah melemparkan kritik ke pemerintah saat sistem e-government belum terintegrasi satu sama lain. Misalnya data pajak dan data kependudukan yang tidak sinkron. Solusi terbaiknya adalah mendukung setiap usaha dari sektor swasta yang mau membangun cabang dari e-government dengan penyediaan dana dan juga pengakuan publik.